Badan POM melalui Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta, Dewi Prawitasari dan Sekda DKI Jakarta, Saefullah menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan makanan di wilayah Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2015. Penandatanganan perjanjian kerja sama yang disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, Sekretaris Utama Badan POM, Reri Indriani, serta Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Suratmono tersebut merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani Kepala Badan POM dan Gubernur DKI Jakarta pada12 Februari 2015 lalu.
Badan POM mendukung penuh kegiatan dan kebijakan serta komitmen Gubernur DKI Jakarta tentang keamanan pangan, mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi role model bagi daerah-daerah lainnya. Agar program ini berhasil, maka diperlukan kemitraan dengan SKPD yang ada di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu perjanjian ini harus diperkuat dengan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu, terlebih karena Badan POM dan BBPOM di Jakarta tidak bisa bekerja sendiri.
“Saat ini angka produk pangan yang tidak memenuhi syarat di DKI Jakarta sebesar 17 %”, tegas Suratmono. “Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 10 %, untuk itu wilayah DKI Jakarta harus mendapat perhatian khusus. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat menekan angka peredaran makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat,” lanjutnya.
Dengan penandatanganan kerja sama ini, Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Ahok berharap dapat mengintegrasikan sistem aplikasi Smart City yang akan dibuat bekerja sama dengan Kominfo. “Aplikasi tersebut nantinya berbasis mobile phone, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengetahui hasil uji keamanan suatu produk. Jika ditemukan adanya zat berbahaya, akan saya laporkan, kalau bahaya kita akan tutup usahanya,” tegas Ahok.
Ahok berharap agar seluruh makanan yang akan disajikan dalam jamuan harus dipastikan keamanannya oleh Badan POM. Ahok juga akan menginstruksikan kepada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk bekerja membantu memudahkan warga DKI, khususnya pedagang untuk memperoleh sertifikasi Badan POM. HM-18
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
